Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa

0
1576
pengadaan barang/jasa, pphpb
Foto Dokumentasi : Serah Terima Dokumen Pemeriksaan Inspektorat Kab. Banyumas kepada Kepala Desa Banjaranyar 2017.

Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa biasa disingkat PPHPB adalah pihak yang terlibat dan merupakan bagian dari proses kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa. Sesuai dengan tugas pokoknya PPHPB mempunyai fungsi kontrol dalam mengendalikan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Setapak RT 01-03

Dokumentasi Foto : Pembangunan Jalan Setapak RT. 01/03 Sumber Dana “Dana Desa” Tahuan 2017.

Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa (PPHPB) ditetapkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) melalui Surat Keputusan Kepala Desa dengan keanggotaan yang jumlahnya ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan adalah :

  1. Ketua dijabat oleh Ketua LPMD;
  2. Sekretaris dari salah seorang Perangkat Desa;
  3. Anggota terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan desa.

Tugas pokok dan kewenangan PPHPB adalah :

  1. melakukan pemeriksaan hasil Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian;
  2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa.
.
Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa
Dokumentasi Foto : Pembangunan Jalan Setapak RT. 02/02 Sumber Dana “Dana Desa” Tahuan 2017

Dalam praktek dilapangan kadang terjadi beda persepsi yang dimaksud dengan PPHPB pada proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Desa. Ada yang memisahkan pengertian PPHPB (Panitian Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa) dengan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).

Dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 21 Tahun 2015 tidak mengenal istilah PPHP atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, akan tetapi hanya ada satu panitia yaitu Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa (PPHPB), yang berfungsi mengendalikan kegiatan pengadaan barang/jasa baik pengadaan barang/jasa berupa barang modal ataupun pekerjaan konstruksi.

PPHPB ditunjuk oleh Kepala Desa untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa atau yang biasa disebut dengan kontraktor yang pelaksanaannya diatur oleh Surat Perjanjian antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor). (/sus)

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silahkan masukan nama anda