Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015. (Download)

Hal yang Tabu untuk dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
Dokumentasi foto : Rakor dan pengajian rutin Selasa Kliwon | tempat Kadus II Rosiman Th. 2017

Berikut ini adalah hal-hal yang dilarang (tabu) untuk dilakukan oleh TPK :

  1. TPK dilarang menjadi Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa.
  2. TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBDes .
  3. Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bendahara desa dilarang duduk sebagai anggota TPK.
  4. Dalam proses pemilihan penyedian barang/jasa pada metode evaluasi penawaran TPK dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
  5. Dalam hal proses penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa TPK dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015.
  6. TPK dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Baca juga artikel : Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa

Referensi : Perbup Banyumas No. 21 Th. 2015

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silahkan masukan nama anda